Semiloka Koordinasi dan Supervisi Pencegahan korupsi di KP3B Banten

Serang,indonesiachanel.com - Dalam rangka upaya pencegahan korupsi dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Banten dan Pemerintah Provinsi Banten menyelenggarakan Semiloka Koordinasi dan Supervisi Pencegahan korupsi di Pendopo Gubernur Banten KP3B, Rabu (02/10).

Gubernur Banten – Hj. Ratu Atut Chosiyah, SE dalam sambutannya menyampaikan dalam upaya pencegahan korupsi, Pemerintah Daerah Provinsi Banten telah membuat rencana aksi pencegahan korupsi. Sebagai langkah awal pembuatan rencana aksi tersebut, Tim Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan (KORSUPGAH) KPK telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Banten untuk melakukan pengamatan terhadap Perencanan dan Penganggaran APBD, Penyelenggaraan Pelayanan Publik serta Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2012.

Selain itu, tim Korsupgah pada tahun 2013 juga melakukan pengamatan terhadap APBD Perubahan Tahun 2012 pada DPPKD, Bappeda dan Setwan, pendapatan daerah pada DPPKD atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) serta pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB), dan Ketahanan Pangan pada Dinas Pertanian dan Peternakan dan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan. Dari hasil verifikasi dan pengamatan yang telah dilakukan, tim Korsupgah KPK telah memberikan beberapa saran untuk memperbaiki terhadap permasalahan yang ditemukan.

"Atas saran dari tim Korsupgah KPK, Pemerintah Daerah Provinsi Banten, untuk hasil Tim Korsupgah Tahun 2012 telah ditindaklanjuti sesuai dengan saran, serta untuk Tahun 2013 akan kami tindak lanjuti sesuai saran dan ketentuan yang berlaku" ungkap Gubernur.

Direktur Dikyanmas KPK – Dedi A. Rachim menyampaikan seminar ini mengangkat tema peningkatan akuntabilitas pelayanan publik dan pengelolaan anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Berdasarkan data Indonesia Government Index Tahun 2012, Index rata-rata nasional kinerja tata kelola provinsi mencapai 5,70 dari nilai maksimumnya 10, dan Provinsi Banten sebesar 5,85.

Deputi BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah – Iman Bantari,AK.M,Acc.,C.Fr.A menyampaikan pentingnya sistem pengenadalian intern pemerintah (SPIP) untuk mencegak fraud/korupsi.

Dalam kegiatan ini hadir pula Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten, Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Perwakilan dari FKPD dan Instansi Vertikal, Kepala SKPD Provinsi Banten, LSM dan Mahasiswa.

(Civil journalism for indonesiachanel)
bantencom " civil jornalism" for "indonesia chanel"